Advertise

 
Jumat, 11 April 2014

Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Pontren Didik Sabtri Agrobisnis

0 komentar
Jatinangor, Sumedang News - Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM), ratusan santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Hasanah di Dusun Sukaluyu Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang mendapatkan pendidikan dan pembinaan wawasan tentang agrobisnis pertanian, perikanan dan life skil. Untuk itu, para santri tak hanya membiasakan diri membaca al quran, penambahan wawasan tentang pengetahuan umum pun sangat dibutuhkan.

Hal itu disampaikan Pimpinan Pontren Miftahul Hasanah, K.H. Asep Sofian Rahmat kepada wartawan, Kamis (10/4/14). Menurut Asep, para santri dalam setiap harinya dibekali

pendidikan keagamaan. Di antaranya pembelajaran tauhid, fiqih, alquran dan hadist, thasohuf, ilmu alat (jurumiah, alfiah, sorof, istiarah, jauharmaknun, tahfizdiah).

"Pendidikan tentang pembelajaran sastra bahasa arab, life skil meliputi pelatihan komputer, agro bisnis perikanan dan pertanian menjadi perhatian kami," katanya.

Menurutnya, lembaga pendidikan pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya sumber daya manusia (SDM) berahlakul karimah.

"Lebih dari 200 santri yang saan ini menjadi binaan kami. Mereka menetap di pondok pesantren," katanya.
Selain lembaga swasta, kata Asep, pemerintahan pun, seperti Koramil Tanjungsari, juga turut membantu meningkatkan kualitas pendidikan para santri, khususnya memberikan pemahaman ilmu pertanian dan pengetahuan umum. Di antaranya melaksanakan pelatihan di bidang pertanian dan perikanan. "Pemberdayaan itu dinilai sangat penting, karena lokasi pontren berada di kawasan pertanian," ucapnya.
Di lingkungan pontren itu, dikatakan, terdapat santri salapiah (khusus mendalami ilmu keagamaan) dan santri kholafiah (nyambi sekolah umum).

Diharapkannya, dengan menerapkan berbagai pendidikan di lingkungan pontren itu, mereka mampu mengimplementasikan ilmu terkait pertanian dan perikanan di tempat sesuai domisilinya. Selain pendidikan keagamaan yang sebelumnya mereka perdalam.

"Yang menjadi harapan kami sebagai pengelola pondok pesantren, dapat mencetak santri berahlakul karimah sekaligus memiliki ilmu di bidang pengetahuan umum," harapnya.

Sejumlah santri yang ada di pondok pesantren itu, mengaku merasa bangga bisa mengenyam pendidikan keagamaan dan pengetahuan umum lainnya. Seperti halnya diakui Milah (20). Dia pun mengaku nyaman mengikuti pendidikan keagamaan di lokasi pondok pesantren tersebut.

"Saya merasa nyaman bisa mengikuti pendidikan di sini. Apalagi, pontrennya berada di sekitar kawasan pertanian dan jauh dari perkotaan," akunya.

Setelah mengikuti pendidikan di lembaga keagamaan itu, dia pun memiliki keinginan untuk menyampaikan pendidikan yang sudah diraihnya kepada warga lainnya yang ada di kampung halamannya di Jawa Tengah. "Supaya bermanfaat," pungkasnya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/pontren-didik-sabtri-agrobisnis
Read more...

Demo Mahasiswa Tuntut Perbaikan Jalan di Sumedang

0 komentar
Sumedang News - Sedikitnya 50 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kab. Sumedang di bawah naungan Aliansi Mahasiswa Sumedang (AMS), berdemontrasi di gedung Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang Jln. Prabu Gajah Agung, Sumedang, Kamis (10/4/2014).

Mereka menuntut Pemkab Sumedang segera memperbaiki semua ruas jalan di wilayah Kab. Sumedang yang rusak parah, terutama di jalur jalan nasional dari Jatinangor sampai Tomo. Selain itu, kaum intelektual tersebut mempertanyakan fungsi jembatan timbang di Kec. Tomo yang meloloskan begitu saja kendaraan angkutan berat yang melebihi tonase jalan.

Akibatnya, jalan nasional di Jalan Raya Bandung-Cirebon dari Jatinangor sampai Tomo, kondisinya hancur. Kerusakan jalan tersebut akibat setiap harinya dilewati kendaraan angkutan berat yang melebihi tonase jalan dari arah Cirebon menuju Bandung.

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa melakukan orasi secara bergantian seraya menyuarakan yel-yel perjuangan mahasiswa. Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk besar berisikan kecaman terhadap kondisi jalan rusak di Kab. Sumedang. 

Salah satunya, bertuliskan “Larang Kendaraan Bertonase Berlebih, Stop Eksplorasi Tampomas dan Pungli di Jembatan Timbang. (Jalan Ruksak, Leuweung Ruksak, Rakyat Balangsak, Cilaka Euweuh Nu Tanggungjawabna)”.

Dalam aksi demo itu pun, para mahasiswa menyerahkan uang koin senilai Rp 1 juta kepada Pemkab Sumedang. Uang itu diterima secara simbolis oleh Asisten Pembangunan, Dede Hermasah didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujatmoko. 

Pemberian uang koin tersebut, sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap kerusakan jalan di Kab. Sumedang. Mahasiswa “menyumbangkan” uang itu untuk memperbaiki jalan rusak.

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo AMS, Moch. Dzikri, aksi demo tersebut dilatarbelakangi karena kondisi jalan di wilayah Kab. Sumedang umumnya rusak parah. Bahkan jalan nasional di jalur Jalan Raya Bandung-Cirebon dari Jatinangor sampai Tomo, kondisinya hancur. 

“Jalan rusak, jelas mengganggu kepentingan masyarakat umum, terutama para pengguna jalan. Dampak lainnya, perekonomian masyarakat terhambat, kemacetan parah dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas hingga mengancam nyawa para pengguna jalan,” katanya.

Namun demikian, lanjut Dzikri, hasil audiensi dengan Pemkab Sumedang, mahasiswa bersama Pemkab Sumedang akan berangkat ke Gedung Sate, Bandung untuk mempertanyakan kepada Pemprov Jabar terkait tidak berjalannya Peraturan Gubernur (Pergub) No. 22 tahun 2010 tentang Pembatasan Tonase Kendaraan Angkutan Berat. 

Akibat pergubnya tidak diterapkan, sehingga kendaraan angkutan berat yang melebihi tonase jalan, dengan bebasnya melewati jalan nasional di wilayah Kab. Sumedang. Dampaknya, jalan nasional dari Jatinangor sampai Tomo rusak parah.

“Kami akan mengawal pergub tersebut. Kami juga akan mencatat janji Pemkab Sumedang yang akan mengajak mahasiswa pergi ke kantor Pemprov Jabar untuk mempertanyakan pergub tersebut. Kami pun akan mendesak provinsi supaya menerapkan pergub,” ujar Dzikri.

Di hadapan puluhan mahasiswa, Asisten Pembangunan Pemkab Sumedang, Dede Hermasah mengatakan, kerusakan jalan nasional dari Jatinangor sampai Tomo, akibat sering dilalui kendaraan angkutan berat yang melebihi tonase jalan serta tingginya volume kendaraan. 

Pemkab Sumedang sudah berupaya menangani masalah itu, hingga akhirnya keluar Peraturan Gubernur No. 22 tahun 2010 tentang Pembatasan Tonase. Dalam Pergub disebutkan, kendaraan angkutan berat yang melintasi jalan nasional maksimal 8 ton dan panjang kendaraan maksimal 12 meter. 

“Namun sayangnya, pergub tersebut sampai sekarang tidak berjalan. Akibatnya, kendaraan angkutan berat yang bebannya melebihi 8 ton dan panjang 12 meter, hingga kini masih melintas di jalan nasional sehingga menyebabkan jalan rusak,” katanya.

Akan tetapi, dikarenakan penanganan jalan nasional bukan kewenangan Pemkab Sumedang melainkan pemerintah pusat dan provinsi sehingga Pemkab Sumedang hanya bisa mendesak kepada provinsi untuk menerapkan pergub tersebut. 

“Kami siap bersama para mahasiswa untuk menggedor pihak Pemprov Jabar supaya menerapkan pergub. Kami siap mendatangi kantor provinsi bersama mahasiswa,” ujar Dede.

Ditambahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Sumedang, Sujatmoko. Ia mengatakan, pihaknya siap bersama mahasiswa untuk mempertanyakan kepada provinsi terkait tidak berjalannya pergub, sekaligus penanganan kerusakan jalannya. 

“Saya siap gabung sekaligus sangat mengapresiasi kepedulian para mahasiswa. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Kita bersama-sama akan mempertanyakan, kenapa kendaraan angkutan berat yang melebihi 8 ton dan panjang 12 meter, bisa masuk. Anu ruksak jalan nasional, urang nu katempuhan. (yang rusak jalan nasional, kami yang kena getahnya),” ucap Sujatmoko dihadapan para mahasiswa.
 
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/277304
Read more...

Inilah Tiga Suara Tertinggi Caleg DPR di Sumedang

0 komentar
Sumedang News - Hasil sementara rekapitulasi suara di KPU Sumedang untuk caleg DPR RI Dapil IX, tercatat ada tiga orang caleg yang mendulang suara besar.

Mereka adalah Eldie Suwandi, caleg nomor urut 1 dari Partai Golkar dengan raihan suara tertinggi yaitu 270. Caleg kedua, Nana Rukmana nomor urut 7 dari Partai Demokrat dengan raihan suara 244. Caleg ke tiga, Dony Ahmad Munir caleg nomor urut 3 dari PPP dengan raihan suara 104. Semua raihan suara berdasarkan hasil pemantauan suara sementara di KPU Sumedang pukul 14.15 WIB.

Terkait raihan ini, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumedang Yogi Yaman Sentosa menyebutkan, perolehan suara atas caleg DPR RI ini memang mampu mendongkrak suara partai secara keseluruhan.

“Kami dari DPD Sumedang senang karena memang kiprahnya bagus,” ujar Yogi singkat karena perolehan suara masih bersifat sementara, Kamis (10/4/2014).

Eldie adalah kader Golkar dari Sumedang yang sudah duduk di DPR RI selama dua periode.

Sementara itu, Nana Rukmana adalah Rektor Universitas Langlangbuana yang juga purnawirawan polisi. Terakhir bertugas di kepolisian menjabat sebagai Karo Analisis Badan Intelejen Keamanan Polisi.

Dony Ahmad Munir adalah Ketua DPC PPP Sumedang. Dony kini tercatat sebagai Anggota DPRD Jawa barat setelah para periode lalu duduk di DPRD Sumedang. Dony juga kini menjadi calon wakil bupati dari PPP yang diajukan bupati untuk mendampinginya.

Caleg DPR lainnya yang cukup popular di Sumedang seperti TB Hasanudin dan Maruarar Sirait dari PDIP meraih suara masing-masing 62 dan 34 suara. Ratih Sanggarwati, caleg nomor urut 1 dari PPP hanya meraih 15 suara di Sumedang. Caleg lain dengan perolahan suara menonjol adalah Lilis Santika, caleg nomor urut 4 dari PKB dengan raihan suara 80.

Sumber :http://www.inilahkoran.com/read/detail/2090778/inilah-tiga-suara-tertinggi-caleg-dpr-di-sumedang
Read more...

Calon DPD, Eni Sumarni Unggul di Beberapa TPS Sumedang

0 komentar
Sumedang News - Berdasarkan sampel acak perolehan suara lima besar calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di lima TPS di wilayah Kec. Sumedang Utara dan Sumedang Selatan, Kamis (10/4/2014), calon DPD, Eni Sumarni menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara terbanyak. Eni sebelumnya sempat menjadi cabup (calon bupati) dari calon perseorangan pada Pilkada Kab. Sumedang, namun gagal terpilih. 

Sementara di beberapa TPS, perolehan suara terbanyak kedua berbeda-beda, ada yang diraih calon DPD yang juga anggota grup lawak SOS bersama komedian Sule, Oni Suwarman. Selain itu, ada juga yang diraih Tubagus Dasep yang juga Ketua Pemuda Pancasila (PP) Jabar.

Perolehan suara terbanyak lima besar calon DPD, antara lain di TPS 01 Lingkungan Sindangraja, Kel. Kotakaler, Kec. Sumedang Utara. 1 Eni Sumarni memperoleh 98 suara, 2. Tubagus Dasep 56 suara, 3. Oni Suwarman 29 suara, 4. Eman Suryaman 16 suara, 5. Athoilah Mursjid 13 suara.

Di TPS 16 masih di Lingkungan Sindangraja, 1. Eni 76 suara, 2. Oni 51 suara, 3.Syifa Hananta 9 suara, 4. Aceng Fikri 8 suara, 5. Tubagus Dasep 7 suara.

Di TPS 19 Lingkungan Dano, 1. Eni 100 suara, 2. Oni 38 suara, 3. Tri Wuryantoro 15 suara, 4. Aceng Fikri 10 suara, 5. Athoilah 9 suara.

Sementara itu, di TPS 2, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan. 1. Eni 90 suara, 2. Oni 40 suara, 3. Husni F. Mubarok 10 suara. Di TPS 17 masih di Kel. Regol Wetan, 1. Eni 35 suara, 2. Tubagus Dasep 23 suara, 3. Oni 18 suara, 4. Syifa Hananta 16 suara, 5. Husni F. Mubarok 8 suara.

Dari pantauan “PR” di lapangan, hasil perhitungan suara Pileg di TPS, umumnya baru diserahkan ke setiap PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat desa, Kamis ini. “Hasil perhitungan suara dari TPS yang terakhir kami terima, tadi pukul 8.00 WIB,” kata Ketua PPS Kel. Kotakaler, Kec. Sumedang Utara, Maman Rahman ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/4/2014).

Hasil perhitungan suara dari TPS tersebut, kata dia, selanjutnya akan direkapitulasi hingga ditetapkan dalam rapat pleno PPS, Jumat (11/4/2014). Sementara waktu yang disediakan KPU untuk proses rekapitulasi di PPS dari tanggal 10 sampai 15 April. Untuk PPK, dari tanggal 13 sampai 17 April mendatang. “Kalau PPS kami, rapat plenonya Jumat besok,” katanya.

Maman mensyukuri, tingkat partisipasi pemilih pada pencoblosan Pileg, meningkat dibanding Pilkada Kab. Sumedang sebelumnya. Tingkat partisipasi Pileg di Kel. Kotakaler mencapai 82,2 persen. Persentase itu meningkat dibanding Pilkada yang hanya 81 persen. Bahkan ada salah satu TPS yang tingkat partisipasinya mencapai 88 persen. “Tingginya tingkat partisipasi ini menandakan keberhasilan bagi para penyelenggara Pileg, termasuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Keberhasilan ini, pengaruh sosialisasi Pileg yang optimal kepada masyarakat pemilih,” katanya.

Sementara perolehan suara sementara di KPU Kab. Sumedang hingga pukul 14.00 WIB, dinilai masih sangat sedikit. Contohnya perolehan suara sementara calon DPR RI dan DPRD Provinsi Jabar dapil Jabar 9, baru mencapai angka puluhan. Bahkan untuk perolehan suara calon DPRD Kab. Sumedang, masih kosong. 
 
Sumber :http://www.pikiran-rakyat.com/node/277325
Read more...
Kamis, 10 April 2014

Proyek Fisik Jatigede Capai 92 Persen

0 komentar
Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memastikan proyek fisik Waduk Jatigede, Sumedang segera rampung menjelang peresmian September 2014.  Meskipun, pemberian ganti rugi masih menggantung.

Menurut Sekretaris Daerah Jabar Wawan Ridwan, kepastian fisik Waduk Jatigede segera rampung hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan kunjungan ke lokasi proyek tersebut. Menurutnya, sejauh ini proyek tersebut sudah mencapai 92 persen.

“Sisa 8 persen tidak berat, sudah diperhitungkan para ahli di sana,” ujar Wawan kepada wartawan, Rabu (9/4).

Menurut Wawan, awalnya setelah mengalami sejumlah kemunduran di lapangan cukup terjadi kesulitan. Hal ini terjadi karena usai penggenangan diundur dari Februari 2014 menjadi Mei 2014 akibat proyek sejumlah pekerjaan besar masih tidak mungkin terkejar.

“Tapi pusat mengundurkan sampai September, kalau begitu masih mungkin (rampung),” katanya.

Wawan mengatakan, sejumlah proyek fisik yang sudah rampung adalah terowongan pengelak air yang berdiameter 10 meter dengan panjang 556 meter. Terowongan ini, menurutnya sudah difungsikan sejak Agustus lalu dimana air sungai Cimanuk,  sudah dibendung dan seluruhnya masuk ke terowongan yang mengalir melewati terowongan menuju hilir.

Di atas terowongan pun, kata dia, sudah dibangun spillway (Katup) inlet irigasi. Sementara kondisi bendungan,  direncanakan akan dibangun sepanjang 1.715 meter dengan Lebar mercu bendungan 12 meter serta tinggi maksimum 110 meter, sudah dibeton. “Sudah lebih dari 92 persen, artinya September memang tercapai,” katanya.

Menurutnya persoalan fisik Jatigede meski dijadwalkan pada September akan digenangi dipastikan aman dari kekhawatiran keretakan. Dia menilai, yang masih membebani proyek ini adalah belum juga turunnya Peraturan Presiden mengenai besaran ganti rugi bagi warga terdampak proyek tersebut. “Kami tidak bisa intervensi, karena memang sudah urusan orang pusat,” katanya.

Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Jabar, kata dia, sangat membutuhkan Perpres (Peraturan Presiden) tersebut agar memiliki dasar hukum yang jelas sebelum menggelontorkan dana ganti rugi pada warga. Menurutnya, Pemprov Jabar sudah sangat mengusahakan agar Perpres ini terbit dengan mengikuti sejumlah pertemuan terkait hal ini. “Kita tidak akan ngejar-ngejar,rapat sudah sering kita ikuti,” katanya.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/09/n3rejl-proyek-fisik-jatigede-capai-92-persen
Read more...

Jatigede Menunggu Perpres

0 komentar
Bandung - Target pengisian air Waduk Jatigede molor dari rencana awal pada April 2014. Padahal, konstruksi Waduk Jatigede hampir selesai. Hal ini terjadi karena persoalan besaran ganti rugi lahan kepada masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah menggeser target penggenangan menjadi September 2014. Untuk itu, sedang disiapkan peraturan presiden yang mengatur besaran uang pengganti lahan.

"Uang pengganti ini untuk menyelesaikan persoalan dampak sosial yang ada. Mudah-mudahan penggenangan bisa berjalan lancar dan lebih cepat," ujarnya kepada wartawan, Rabu (9/4/2014).

Dia menjelaskan, Perpres tersebut sangat dibutuhkan sebagai payung hukum. Jika tidak, seluruh pihak terkait proyek tersebut akan terjerat hukum.

Pihaknya berharap perpres dapat segera terbit. Pasalnya, anggaran untuk ganti rugi sudah tersedia di APBN. "Kami terus dorong, terus melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Ekonomi," terangnya.

Menurutnya, kewenangan menetapkan besaran uang ganti rugi berada di tangan pemerintah pusat. Pemprov Jabar sendiri hanya berwenang mengusulkan besaran uang.

Dia mengaku, pengajuan besaran ganti rugi melalui proses cukup alot. Awalnya, Pemprov telah mengusulkan namun ditolak pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat ikut mengusulkan namun Pemprov anggap besaran ganti rugi terlalu kecil.

"Kita sih usulkan sesuai dengan standar yang ada," bebernya.

Sumber :http://www.inilahkoran.com/read/detail/2090404/jatigede-menunggu-perpres
Read more...
Rabu, 09 April 2014

Persib Lawan Arema di Stadion Si Jalak Harupat

0 komentar
Soreang, Sumedang News - Laga pertandingan sepak bola antara Persib Bandung melawan Arema Malang dipastikan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Minggu, 13 April mendatang.

"Izin dari Mabes Polri sudah turun. Pertandingan Persib vs Arema bisa digelar di Jalak Harupat," kata Kapolres Bandung, Jamaludin, Rabu (9/4/2014).

Jamaludin mengaku siap menurunkan 1.000 anggotanya untuk melakukan pengamanan pada hari pertandingan itu digelar nanti. Pengamanan tersebut juga dibantu sejumlah personel dari Polda Jabar.
Agar pertandingan berlangsung kondusif, Kapolres meminta agar para suporter juga menjaga ketertiban. Dia juga mengimbau agar para bobotoh sebagai tuan rumah memberikan dukungan kepada kesebelasan favoritnya secara sportif.

Laga pertandingan Persib Bandung vs Arema Malang nanti, menurut Jamaludin, akan menjadi acuan pada pertandingan Persib melawan Persija bulan berikutnya. Jika pertandingan melawan Arema nanti berlangsung kondusif, dia optimistis, pertandingan Persib melawan Persija nanti juga akan mendapatkan izin dari Mabes Polri.

"Intinya pertandingan sepak bola ini semuanya harus senang. Para pemain senang, masyarakat senang, petugas pengamanan juga senang. Jadi, semuanya harus menjaga suasana agar kondusif saat pertandingan nanti," ujarnya.

Sumber :http://www.pikiran-rakyat.com/node/277133
Read more...

TPS Kekurangan Daftar Caleg DPRD Provinsi Jabar

0 komentar
Sumedang News - Ketua KPPS TPS 2, Jln. Pagar Betis, Kel. Cipameungpeuk, Kec. Sumedang Selatan, Jejen Nizar mengeluh karena kehabisan forumulir BD 1 provinsi atau daftar nama calon DPRD Provinsi Jabar, Dapil Jabar IX yang dipampang di papan pengumuman TPS. Karena formulir yang asli sudah habis di KPU, sehingga terpaksa menggunakan formulir fotokopi. 

“Tak hanya TPS ini saja, tapi 11 TPS di Kel. Cipameungpeuk, semuanya tidak mendapatkan formulir yang asli, melainkan fotokopian,” katanya, Rabu (9/4/2014).

Karena formulir BD 1 hasil fotokopi, kata dia, sehingga foto dan nama caleg banyak yang kurang jelas. Dikhawatirkan, mempengaruhi hasil pemilihan. Bahkan jika ada caleg provinsi dari Cipameungpeuk, bukan mustahil bisa mengajukan komplain.

“Sampai Selasa (8/4/2014) malam pukul 23.00 WIB, formulir BD 1 yang asli belum kami terima. Saya konfirmasi ke KPU, ternyata formulir yang asli sudah habis. Baru Rabu (9/4/2014) pukul 3.00 WIB dini hari, PPK mengantisipasinya dengan mengirimkan fotokopi formulir BD 1. Aneh, masa formulir yang asli sudah habis, seharusnya bisa lebih. Kelurahan tetangga saja yakni Kel Regol Wetan pakai yang asli, masa di Cipameungpeuk sampai kosong,” katanya. 

Ketika dikonfirmasi, Ketua KPU Kab. Sumedang, Asep Kurnia membenarkan hal itu dari laporan PPK Kec. Sumedang Selatan. Namun, kekosongan formulir BD 1 di Kel. Cipameungpeuk, sudah diantisipasi oleh PPK dengan mengirimkan fotokopi formulir tersebut. Kekosongan itu diakui karena persediaan formulir BD 1 yang asli sudah habis di KPU. 

“Penggunaan fotokopi formulir itu, bukan masalah krusial. Sebab yang utama, yakni surat suara. Kalau surat suara tidak ada masalah, sudah aman dan lancar,” katanya. 

Asep menambahkan, pelaksanaan pencoblosan Pileg di Kab. Sumedang, secara umum berlangsung aman dan lancar, tanpa ada kendala yang berarti. “Sekarang, sudah mulai perhitungan suara di TPS,” katanya. 
 
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/277165
Read more...

Bupati Sumedang Dukung Pembangunan Monorel

0 komentar
Sumedang News - Bupati Sumedang H. Ade Irawan menyetujui dan akan mendukung pembangunan monorel di Kec. Jatinangor dan Tanjungsari. Selain bisa mengatasi kemacetan kendaraan dari Bandung ke Sumedang khususnya di wilayah Jatinagor dan Tanjungsari, juga akan menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Pembangunan monorel ini program bagus dan harus didukung. Hanya saja, saya belum menerima surat resminya dari gubernur. Kalau pemberitahuan secara lisan, sudah disampaikan oleh provinsi sebelumnya,” ujar Bupati Sumedang H. Ade Irawan dihubungi di Sumedang, Selasa (8/4/2014).

Menurut dia, guna memperlancar pelaksanaan pembangunan monorel tersebut, Pemprov Jabar harus secepatnya menyosialiasikan kepada masyarakat, para camat, kades dan tokoh masyarakat Jatinangor dan Tanjungsari. Hal itu, agar masyarakat mengetahui dan memahami manfaat dari pembangunan monorel tersebut. “Pembangunan monorel ini, akan mendorong pembangunan khususnya di Jatinangor sebagai etalase Kab. Sumedang,” kata Ade.

Pembangunan monorel, kata dia, akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jatinangor dan Tanjungsari. Ketika perekonomian daerahnya tumbuh, daya beli masyarakat akan meningkat hingga bisa tercapai kesejahteraan masyarakat. “Maju mundurnya pembangunan di Kab. Sumedang bisa dilihat dari tiga faktor, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli. Nah, peningkatan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan pembangunan di Kab. Sumedang,” tuturnya.

Menyinggung masyarakat Jatinangor dan Tanjungsari menolak pembangunan monorel karena akan mengancam usaha transportasi mereka seperti ojek dan angkot, Bupati Ade mengatakan, penolakan itu dinilai wajar karena rencana pembangunan monorel belum disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat belum tahu manfaatnya termasuk solusi mengatasi berbagai kekhawatiran tersebut.

“Oleh karena itu, pembangunan monorel di Tanjungsari dan Jatinangor harus segera disosialisasikan kepada masyarakat. Terlebih saya menyetujui dan mendukung pembangunan monorel tersebut, dengan syarat monorel itu bisa memperlancar arus lalu lintas kendaraan dan menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kab. Sumedang, Eka Setiawan mengatakan, tak dipungkiri pembangunan monorel akan menyisakan berbagai dampak sosial yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Misalnya, jika monorel sudah beroperasi, takut mematikan usaha ojek dan angkot yang menjadi mata pencaharian warga.

“Kami cukup memaklumi kekhawatiran itu. Akan tetapi, berbagai dampak sosial itu tentunya akan dikaji secara matang supaya tidak merugikan usaha masyarakat. Pemerintah pasti akan meminimalisasikan dampak sosial tersebut,” ujarnya.

Terlepas dari kekhawatiran itu, kata dia, pembangunan monorel akan memberi manfaat yang banyak bagi masyarakat. Monorel menjadi moda transportasi massal untuk mengatasi kemacetan Bandung-Sumedang, terutama di Jatinangor dan Tanjungsari. Selain itu, Sumedang bisa kebagian limpahan membludaknya wisatawan dari Bandung setiap akhir pekan. “Ini peluang dan potensi pariwisata yang bisa dimanfaatkan oleh warga Sumedang, Melalui pariwisata bisa mendongkrak perekonomian masyarakat dan pembangunan di Sumedang,” kata Eka. (A-67/A-108)***

Sumber :http://www.pikiran-rakyat.com/node/277029
Read more...

Kaum Disabilitas di Sumedang Antusias Nyoblos

0 komentar
Sumedang News - Kaum disabilitas di Sumedang juga bersemangat dalam melakukan pencoblosan. Mereka antusias mengikuti pileg dan menyalurkan aspirasinya memilih calon wakil rakyat.

"Kaum disabilitas ini sangat antusias hadapi pileg dan saat pencoblosan ini, mereka siap menyalurkan aspirasinya," kata Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Sumedang Iyus Sri Sukmadewi, Rabu (9/4/2014).

Para disabilitas ini menilai jika golput, kaum minoritas dinilai sebagai kelompok yang tidak berguna.

Menurut Iyus, jumlah penyandang disabilitas ada ribuan. Rata-rata setiap kecamatan ada 150 orang penyandang disabilitas. Namun, PPCI baru bisa mencatat hingga 200 orang saja yang rata-rata setiap tahunnya ada 90 orang penyandang disabilitas yang menerima bantuan pemerintah secara bergiliran. [ito]


Sumber :http://www.inilahkoran.com/read/detail/2090245/kaum-disabilitas-di-sumedang-antusias-nyoblos
Read more...
 
Copyright © 2012 - 2014 Sumedang News. Supported by Agar Blog Berada di Halaman Pertama Google